10 Kekeliruan dalam Wacana Anti RUU Pornografi

Seusai Ramadhan ini, DPR akan membicarakan kembali RUU Pornografi yang
kontroversial. Ada harapan,RUU ini bisa disahkan menjadi UU sebelum akhir
tahun. Kritik terhadap draft RUU yang beredar sudah banyak terdengar.
Sebagian kritik bahkan sampai pada tahap “Hanya satu kata – Lawan!”. Sembari
mengakui bahwa RU tersebut masih mengandung beberapa hal yang perlu
diperebatkan, saya merasa salah satu persoalan yang mendasari ketajaman
kontroversi adalah adanya kekeliruan mendasar dalam mempersepsikan dan
menilai RUU ini. Saya ingin berbagi pandangan tentang apa yang saya lihat
sebagai 10 kekeliruan mendasar dalam kritik terhadap RUU. Laporan lebih
lengkap tentang RUU Pornografi ini sendiri akan dimuat dalam Majalah Madina
edisi Oktober ini.

Rangkaian kekeliruan cara pandang tersebut adalah:

*1. RUU Pornografi ini bertentangan dengan hak asasi manusia karena masuk ke
ranah moral pribadi yang seharusnya tidak diintervensi negara.***

Argumen ini memiliki kelemahan karena isu pornografi bukanlah sekadar
masalah moral. Di berbagai belahan dunia, perang terhadap pornografi
dilancarkan karena masalah-masalah sosial yang ditimbulkannya. Pornografi
diakui – bahkan oleh masyarakat akademik-sebagai hal yang berkorelasi dengan
berbagai masalah sosial.
Kebebasan yang dinikmati para pembuat media pornografis adalah sesuatu yang
baru berlangsung sekitar 30-40 tahun terakhir. Sebelumnya untuk waktu yang
lama, masyarakat demokratis di berbagai belahan dunia memandang pornografi
sebagai “anak haram” yang bukan hanya mengganggu etika kaum beradab tapi
juga dipercaya membawa banyak masalah kemasyarakatan.

Saat ini pun, industri pornografi yang tumbuh pesat dalam beberapa dekade
terakhir dipercaya mendorong perilaku seks bebas dan tidak sehat yang pada
gilirannya menyumbang beragam persoalan kemasyarakatan: kehamilan remaja,
penyebaran penyakit menular melalui seks, kekerasan seksual, keruntuhan
nilai-nilai keluarga, aborsi, serta bahkan pedophilia dan pelecehan
perempuan. Sebagian feminis bahkan menyebut pornogafi sebagai “kejahatan
terhadap perempuan”.

Karena rangkaian masalah ini, plus pertimbangan agama, tak ada negara di
dunia ini yang membebaskan penyebaran pornografi di wilayahnya. Bentuk
pengaturannya memang tak harus dalam format UU Pornografi, namun dalam satu
dan lain cara, negara-negara paling demokratis sekali pun mengatur soal
pornografi.

Di sisi lain, argumen bahwa soal “moral” seharusnya tidak diatur negara juga
memiliki kelemahan mendasar. Deklarasi Univeral Hak-hak Asas Manusia (ayat
29), misalnya, secara tegas menyatakan bahwa pembatasan terhadap kebebasan
berekspresi dapat dilakukan atas dasar, antara lain, pertimbangan moral
dalam masyarakat demokratis. Hal yang sama tertuang dalam amandemen Pasal
28J UUD 1945. Dengan begitu, kalaupun RUU ini menggunakan pendekatan moral
pun sebenarnya tetap konstitusional.

*2. RUU ini memiliki agenda penegakan syariah.***

Tuduhan ini sulit diterima karena RUU ini jelas memberi pengakuan hukum
terhadap sejumlah bentuk pornografi. RUU ini menyatakan bahwa yang dilarang
sama sekali, hanyalah: adegan persenggamaan, ketelanjangan, masturbasi, alat
vital dan kekerasan seksual. Pornografi yang tidak termasuk dalam lima
kategori itu akan diatur oleh peraturan lebih lanjut.

Dengan kata lain, RUU ini sebenarnya justru mengikuti logika pengaturan
distribusi pornografi yang diterapkan di banyak negara Barat. Mengingat
ajaran Islam menolak semua bentuk pornografi, bila memang ada agenda
Syariah, RUU ini seharusnya mengharamkan semua bentuk pornografi tanpa
kecuali.

Dengan RUU ini, justru majalah pria dewasa seperti Popular, FHM, ME, Playboy
(Indonesia) akan memperoleh kepastian hukum. Mereka diizinkan ada, tapi
pendistribusiannya akan diatur melalui peraturan lebih lanjut.

Memang benar bahwa kelompok-kelompok yang pertama berinsiatif melahirkan RUU
ini, sejak 1999, adalah kelompok-kelompok Islam. Begitu juga dalam
prosesnya, dukungan terhadap RUU ini di dalam maupun di luar parlemen,
lazimnya datang dari komunitas muslim. Dalam perkembangan terakhir, bahkan
pembelahannya nampak jelas: Konnferensi Waligereja Indonesia dan Persatuan
Gereja Indonesia meminta agar RUU tidak disahkan; Majelis Ulama Indonesia
mendukung RUU.

Namun kalau dilihat isi RUU, agak sulit untuk menemukan nuansa syariah di
dalamnya. Ini yang menyebabkan Hizbut Tahrir Indonesia secara terbuka
mengeluarkan kritik terhadap RUU yang dianggap mereka sebagai membuka jalan
bagi sebagian pornografi. Bagaimanapun, HTI juga secara terbuka menyatakan
dukungan atas pengesahannya dengan alasan “lebih baik tetap ada aturan
daripada tidak ada sama sekali”.

*3. RUU ini merupakan bentuk kriminalisasi perempuan.***

Tuduhan ini sering diulang-ulang sebagian feminis Indonesia. Tapi, sulit
untuk menerima tuduhan ini mengingat justru yang berpotensi terkena ancaman
pidana adalah kaum lelaki. RUU ini mengancam dengan keras mereka yang
mendanai, membuat, menawarkan, menjual, menyebarkan dan memiliki pornografi.
Mengingat industri pornografi adalah industri yang dibuat dan ditujukan
kepada (terutama) pria, yang paling terancam tentu saja adalah kaum pria.

RUU ini memang juga mengancam para model yang terlibat dalam pembuatan
pornografi. Namun ditambahkan di situ bahwa hanya mereka yang menjadi model
dengan kesadaran sendiri yang akan dikenakan hukuman. Dengan begitu, RUU ini
akan melindungi para perempuan yang misalnya menjadi “model” porno karena
ditipu, dipaksa, atau yang gambarnya diambil melalui rekaman tersembunyi
(hidden camera).

Para pejuang hak perempuan juga lazim berargumen bahwa RUU ini membahayakan
kaum perempuan karena banyak model yang terjun ke dalam bisnis pornografi
karena alasan keterhimpitan ekonomi. Sayangnya, kalau dilihat muatan
pornografi yang berkembang di Indonesia, argumen itu nampak tidak berdasar.
Para model pornografi itu tidak bisa disamakan dengan para pekerja seks
komersial kelas bawah yang tertindas. Para model itu mengeruk keuntungan
finansial yang besar dan sulit untuk membayangkan mereka melakukannya karena
keterhimpitan dalam struktur gender yang timpang.

*4. Definisi pornografi dalam RUU sangat tidak jelas.***

Secara ringkas, definisi pornografi di dalam RUU ini adalah: “”materi
seksualitas melalui media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang
dapat membangkitkan hasrat seksual dan/atau melanggar nilai-nilai kesusilaan
dalam masyarakat”.

Para pengeritik RUU menganggap, definisi ini kabur karena penerapannya
melibatkan tafsiran subjektiif mengenai apa yang dimaksudkan dengan
“membangkitkan hasrat seksual” dan “melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam
masyarakat”. Karena kelemahan itu, para pengeritik menganggap RUU sebaiknya
ditunda atau dibatalkan pengesahannya.

Kritik semacam ini tidak berdasar karena definisi soal pornografi yang lazim
berlaku di seluruh dunia – kurang lebih – seperti yang dirumuskan dalam RUU
itu. Ensiklopedi Encarta 2008, misalnya menulis pornografi adalah film,
majalah, tulisan, fotografi dan materi lainnya yang eksplisit secara seksual
dan bertujuan untuk membangkitkan hasrat seksual. English Learner’s
Dictionary (1986-2008) mendefinisikan pornografi sebagai literatur, gambar
film, dan sebagainya yang tidak sopan (indecent) secara seksual.

Di banyak negara, pengaturan soal pornografi memang lazim berada dalam
wilayah multi-tafsir ini. Karena itu, pembatasan tentang pornografi bisa
berbeda-beda dari tahun ke tahun dan di berbagai daerah dengan budaya
berbeda. Sebagai contoh, pada tahun 1960an, akan sulit ditemukan film AS
yang menampilkan adegan wanita bertelanjang dada, sementara pada abad 21
ini, bagian semacam itu lazim tersaji di filmfilm yang diperuntukkan pada
penonton 17 tahun ke atas. Itu terjadi karena batasan “tidak pantas” memang
terus berubah.

Soal ketidakpastian definisi ini juga sebenarnya lazim ditemukan di berbagai
UU lain. Dalam KUHP saja misalnya, definisi tegas “mencemarkan nama baik”
atau “melanggar kesusilaan” tidak ditemukan. Yang menentukan, pada akhirnya,
adalah sidang pengadilan. Ini lazim berlaku dalam hukum mengingat ada
kepercayaan pada kemampuan akal sehat manusia untuk mendefinisikannya sesuai
dengan konteks ruang dan waktu.

*5. RUU ini mengancam kebhinekaan***

Cara pandang keliru ini nampaknya bisa terjadi karena salah baca. Dalam
draft RUU yang dikeluarkan pada 2006, memang ada pasal-pasal yang dapat
ditafsirkan sebagai tidak menghargai keberagaman budaya. Misalnya saja,
aturan yang memerintahkan masyarakat untuk tidak mengenakan pakaian yang
memperlihatkan bagian tubuh yang sensual seperti payudara, paha, pusar, baik
secara keseluruhan ataupun sebagian.

Ini memang bermasalah karena itu mengkriminalkan berbagai cara berpakaian
yang lazim di berbagai daerah. Tak usah di wilayah yang dihuni masyarakat
non-muslim; di wilayah mayoritas muslim pun, seperti Jawa Barat, kebaya
dengan dada rendah adalah lazim. Hanya saja, pasal-pasal itu seharusnya
sudah tidak lagi menjadi masalah karena sudah dicoret dari RUU yang baru.

Begitu juga dengan kesenian tradisional yang lazim menampilkan gerak tubuh
yang sensual, seperti jaipongan. Dalam RUU yang baru, tak ada satupun pasal
yang menyebabkan kesenian semacam itu akan dilarang. RUU ini bahkan
menambahkan klausul yang menyatakan bahwa pelarangan terhadap pornografi
kelas berat (misalnya mengandung ketelanjangan) akan dianulir kalau itu
memiliki nilai seni-budaya.

*6. RUU ini akan mengatur cara berpakaian.***

Sebagian pengeritik menakut-nakuti masyarakat bahwa bila RUU ini disahkan,
perempuan tak boleh lagi mengenakan rok mini atau celana pendek di luar
rumah. Ini peringatan yang menyesatkan. Tak satupun ada pasal dalam RUU ini
yang berbicara soal cara berpakaian masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

*7.RUU ini berpotensi mendorong lahirnya aksi-aksi anarkis masyarakat.***

Para pengecam menuduh bahwa RUU ini akan membuka peluang bagi tindak
anarkisme masyarakat, mengingat adanya pasal 21 yang berbunyi: “Masyarakat
dapat berperan serta dalam melakukan pencegahan terhadap pembuatan,
penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.”

Tuduhan ini agak mencari-cari, karena dalam pasal berikutnya, RUU menyatakan
bahwa “peran serta” masyarakat itu hanya terbatas pada: melaporkan
pelanggaran UU, menggugat ke pengadilan, melakukan sosialisasi peraturan,
dan melakukan pembinaan terhadap masyarakat.
Dengan kata lain, justru RUU ini memberi batasan yang tegas terhadap
kelompok-kelompok yang senang main hakim sendiri bahwa dalam alam
demokratis, peran serta itu tak boleh ditafsirkan semena-mena.

*8. RUU ini tidak perlu karena sudah ada perangkat hukum yang lain untuk
mengerem pornografi.***

Para pengeritik lazim menganggap RUU ini sebagai tak diperlukan karena sudah
ada KUHP yang bila ditegakkan akan bisa digunakan untuk mengatur pornografi.
Argumen ini lemah karena sejumlah hal. Pertama, KUHP melarang penyebaran
hal-hal yang melanggar kesusilaan yang definisinya jauh lebih luas daripada
pornografi. KUHP pun menyamaratakan semua bentuk pornografi. Selama sesuatu
dianggap “melanggar kesusilaan”, benda itu menjadi barang haram yang harus
dienyahkan dari Indonesia. Dengan demikian, KUHP justru tidak membedakan
antara sebuah novel yang di dalamnya mengandung muatan seks beberapa halaman
dengan film porno yang selama dua jam menghadirkan adegan seks. Dua-duanya
dianggap melanggar KUHP.

RUU ini, sebaliknya, membedakan kedua ragam pornografi itu. Media yang
menyajikan adegan pornografis kelas berat memang dilarang, tapi yang
menyajikan muatan pornografis ringan akan diatur pendistribusiannya.

Lebih jauh lagi, sebagai produk di masa awal kemerdekaan, KUHP memang nampak
ketinggalan jaman. Terhadap mereka yang membuat dan menyebarkan hal-hal yang
melanggar kesusilaan, KUHP hanya memberi ancaman pidana penjara maksimal 18
bulan dan denda maksimal empat ribu lima ratus rupiah! KUHP juga tidak
membedakan perlakuan terhadap pornografi biasa dan pornografi anak.

*9. RUU Pornografi tidak perlu, yang diperlukan adalah mendidik masyarakat.*
**

Para pengecam menganggap bahwa sebuah pornografi tidak diperlukan karena
untuk mencegah efek negatif pornografi yang lebih penting adalah memperkuat
kemampuan masyarakat untuk menolak dan menseleksi sendiri pornografi. Jadi
yang diperlukan adalah pendidikan melek media dan bukan Undang-undang.

Argumen ini lemah karena bahkan para pendukung mekanisme pasar bebas pun,
lazim mempercayai arti penting aturan. Bila pornografi memang dipercaya
mengandung muatan yang negatif (misalnya mendorong perilaku seks bebas,
melecehkan perempuan, mendorong kekerasan seks, dan sebagainya), maka negara
lazim diberi kewenangan untuk melindungi masyarakat dengan antara lain
mengeluarkan peraturan perundangan yang ketat.

Di Amerika Serikat, sebagai contoh sebuah negara yang demokratis, terdapat
aturan yang ketat terhadap pornografi yang dianggap masuk dalam kategori
cabul (obscene). Di sana pun, masyarakat tak diberi kewenangan untuk
menentukan sendiri apakah mereka mau atau tidak mau menonton film cabul,
karena begitu sebuah materi pornografis dianggap ‘cabul’, itu akan langsung
dianggap melanggar hukum.
Pendidikan untuk meningkatkan daya kritis masyarakat tetap penting. Namun
membayangkan itu akan cukup untuk mencegah efek negatif pornografi,
sementara gencaran rangsangan pornografi berlangsung secara bebas di tengah
masyarakat, mugnkin adalah harapan berlebihan.

*10. RUU ini mengancam para seniman.***

Tuduhan bahwa RUU ini akan mengekang kebebasan para seniman juga
mencerminkan kemiskinan informasi para pengecam tersebut. RUU ini justru
memberi penghormatan khusus pada wilayah kesenian dan kebudayaan, dengan
memasukkan pasal yang menyatakan bahwa pasal-pasal pelarangan pornografi
akan dikecualikan pada karya-karya yang diangap memiliki nilai seni dan
budaya

sumber : http://adearmando.wordpress.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s